TATA KELOLA PERUSAHAAN

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (two tier system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

Dalam melaksanakan kepengurusan Bank Bukopin, Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. Fungsi eksekutif Direksi didukung oleh beberapa komite yang dibentuk sesuai dengan spesialisasi bidang atau tugas yang di tetapkan antara lain Komite Kredit, Komite Remedial, dan lain-lain. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kepenasehatan, Dewan Komisaris didukung oleh Organ Penunjang yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Struktur Organ Perusahaan Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaannya, Bank Bukopin memiliki berbagai kebijakan/pedoman tata kelola perusahaan. Tujuan disusunnya Pedoman tata kelola Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Melengkapi kebijakan dalam penerapan GCG.

2. Menjadi pedoman bagi Bank dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan Budaya Perusahaan (corporate culture) yang diharapkan.

3. Menjadi bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Organ Perusahaan dalam rangka menjaga kepentingan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masingmasing.

Pedoman tata kelola Perusahaan yang telah dimiliki oleh Bank Bukopin antara lain adalah:

1. Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk.

2. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Bank Bukopin.

3. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 008 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Bank Bukopin.

4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.

5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 007 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

6. Surat Keputusan Direksi No. 069 tahun 2013 tentang Kode Etik PT Bank Bukopin Tbk.

7. Surat Keputusan Direksi No. 1379 tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank Bukopin.

8. Surat Keputusan Direksi No. 0395 tahun 2016 tentang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Bank Bukopin.

9. Surat Keputusan Direksi No. SK.0988/DIR/VII/2018 tentang Hierarki Peraturan Internal Bank Bukopin.

10. Surat Keputusan Direksi No. SK.0988/DIR/VII/2018 tentang Hierarki Peraturan Internal Bank Bukopin.

11. Surat Keputusan Direksi No. 0879 tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud Bank Bukopin.

12. Surat Keputusan Direksi No. 1291 tahun 2018 tentang Pedoman Whistleblowing System Bank Bukopin.

13. Surat Edaran Direksi No. SE/023/DIR/VI/2014 tentang Addendum I Kebijakan dan Prosedur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

14. Surat Edaran Direksi No. SE/170/DIR/XII/2017 tentang Pelaksanaan Whistleblowing System.

MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Mekanisme corporate governance merupakan proses penerapan prinsip corporate governance yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, pelaksanaan proses bisnis yang prudent sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Penerapan corporate governance melekat pada struktur sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dalam pengelolaan Perseroan, mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara Direksi dan lain-lain.

REFERENSI PERATURAN

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Tahapan pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK Nomor 10/ POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

KETENTUAN KUORUM

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai maka diadakan panggilan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

PROSES PENYELENGGARAAN

RUPS Penyelengaraan RUPS didahului dengan proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa. Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 22 Mei 2018 dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa, masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 dan 29 Oktober 2018.

PELAKSANAAN RUPS LUAR BIASA TANGGAL 10 JANUARI 2018 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Januari 2018 tergambar dalam tabel berikut.

Lembaga profesi penunjang yang hadir antara lain:

1. Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH.

2. Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom.

3. Konsultan Hukum Imran Muntaz & Co.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS LUAR BIASA TANGGAL 10 JANUARI 2018

RUPS Luar Biasa tanggal 10 Januari 2018 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:


 

KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA TANGGAL 10 JANUARI 2018

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2018 DAN REALISASINYA

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 tergambar dalam tabel berikut.

Lembaga profesi penunjang yang hadir antara lain:

1. Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH.

2. Biro Administrasi Efek (BAE) PT Datindo Entrycom.

3. Konsultan Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners.

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN 2018

RUPS Tahunan 2018 dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

 

282
Bukopin Annual Report 2018